Kabarphatas.com, Surabaya – Konflik antara warga penghuni Bale Hinggil dan Badan Pengelola Lingkungan (BPL) kembali memanas.
Setelah sebelumnya BPL menandatangani pernyataan di atas materai untuk tidak menutup akses, janji tersebut ternyata dilanggar.
Hingga kini, akses di kawasan Bale Hinggil masih ditutup, memicu amarah para penghuni.
Ditutupnya akses ini membuat warga kembali mendatangi kantor BPL. Warga yang tergabung dalam Bale Hinggil Communication (BHC) memutuskan untuk “menyandera” aktivitas BPL hingga permasalahan ini selesai.
Kristianto, perwakilan BHC, menjelaskan bahwa tindakan penyanderaan ini hanya bersifat simbolis.
Mereka melakukan pengawasan terhadap aktivitas BPL di kantor untuk memastikan tidak ada tindakan yang merugikan penghuni lebih lanjut.
Namun, pada sore hari, suasana semakin tegang ketika enam orang berbadan tegap masuk ke kantor BPL melalui pintu darurat. Mereka membawa pergi Joko, salah satu perwakilan BPL, dan seorang karyawan wanita tanpa sepengetahuan warga.
“Kami menduga mereka mencoba menghindari kami. Kami langsung mencoba menghubungi aparat keamanan, tetapi Polsek setempat tidak memberikan respons meskipun kami sudah melaporkan masalah ini sebelumnya,” ujar Kristianto.
Warga Bale Hinggil telah mengajukan laporan kepada pemerintah terkait dan berupaya mengadakan pertemuan dengan BPL serta pihak developer untuk menyelesaikan konflik.
Rapat direncanakan berlangsung pada Sabtu mendatang, namun warga pesimis terhadap kehadiran pemerintah dan pihak BPL.
“Dulu, saat pertemuan di DPRKPP Pemkot Surabaya, pihak BPL tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap remeh persoalan ini,” tutur Kristianto.
Permasalahan ini berawal dari penutupan akses di Bale Hinggil yang dinilai sepihak oleh BPL. Padahal, dalam pernyataan tertulis bermaterai, BPL telah berjanji untuk tidak menutup akses bagi penghuni.
Penutupan akses ini berdampak pada aktivitas sehari-hari warga, membuat mereka merasa haknya sebagai penghuni dilanggar.
Warga berharap pemerintah dapat memediasi konflik ini dan memberikan solusi yang adil, sehingga aktivitas sehari-hari warga dapat kembali normal tanpa hambatan.