KABARPHATAS.COM, SURABAYA – Gelombang kritik publik mengguncang Trans7 setelah program “Xpose Uncensored” yang tayang pada Senin, 13 Oktober 2025, dianggap melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan dengan narasi provokatif itu memicu kemarahan warganet hingga tagar #BoikotTrans7 menjadi trending di berbagai platform media sosial.
Program “Xpose Uncensored” dinilai menampilkan voice over yang tidak etis dan menyesatkan dalam menggambarkan kehidupan santri.
Salah satu segmennya yang berjudul “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?” menjadi sorotan tajam publik.
Penggalan narasi dalam tayangan itu bahkan menyinggung kiai dengan kalimat yang dianggap menghina martabat ulama dan mencederai nilai kesopanan di lingkungan pesantren.
Production Director TRANS7, Andi Chairil, telah menyampaikan permohonan maaf atas konten tersebut.
Namun, permintaan maaf itu belum sepenuhnya meredakan kekecewaan masyarakat, terutama kalangan pesantren dan tokoh agama.
Gelombang kritik terus mengalir di media sosial, mempersoalkan lemahnya kontrol redaksional dalam proses penyiaran.
Senator Lia Istifhama Kutip Regulasi Penyiaran dan Tegaskan Etika Media
Anggota DPD RI Komite III, Dr. Lia Istifhama, menilai tayangan itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
“Penyiaran punya fungsi mulia sebagai media informasi, pendidikan, hiburan sehat, serta perekat sosial. Maka jangan ada yang menyalahgunakan fungsi tersebut untuk provokasi demi viral,” ujarnya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya kedewasaan publik agar tidak mudah terpancing isu. “Menahan diri dan mempelajari masalah secara utuh itu jauh lebih mulia daripada asal berkomentar untuk sensasi,” imbuhnya.
Ning Lia mengungkapkan pernah tinggal di pesantren saat SMA. Ia menggambarkan suasana pondok sebagai tempat penuh kebersamaan dan keikhlasan.
“Di pondok, kami makan bareng dalam wadah besar, kerja bakti setiap minggu. Semua dilakukan dengan gembira. Tradisi santri itu bukan kemunduran, tapi justru bentuk kesederhanaan yang mendidik,” kenangnya.
Menurutnya, pesantren telah membentuk karakter bangsa dan menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Ketua KPID Jawa Timur, Royin Fauziana, menegaskan pihaknya telah menerima banyak aduan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Kami menilai ada indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), khususnya dalam aspek penghormatan terhadap nilai agama dan keberagaman,” jelasnya.
Royin juga menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus menjadi pilar toleransi dan keberagaman, bukan sumber stigma sosial.
“KPID Jatim akan meneruskan laporan ini ke KPI Pusat serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat literasi penyiaran di bidang keagamaan dan sosial budaya,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi refleksi penting bagi industri penyiaran agar lebih berhati-hati dalam menyajikan konten, terutama yang menyangkut kehidupan keagamaan.
Kehidupan pesantren tidak bisa digambarkan secara dangkal atau dengan perspektif populer semata, melainkan harus melalui riset, penghormatan budaya, dan pemahaman nilai spiritual yang mendalam.
***Kabar kami lainnya di news google Kabarphatas.com
