KABARPHATAS.COM, SURAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI melalui Badan Cadangan Nasional menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut penyelesaian berbagai persoalan keveteranan di wilayah Surakarta dan Solo Raya, Selasa, 22 September 2026.
Pertemuan yang digelar di Meeting Room Srikaton, Hotel Solia Zigna, Jalan Dr. Rajiman Nomor 525, Laweyan, Kota Surakarta, itu diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur terkait.
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi lintas instansi dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan pelayanan, pendataan, verifikasi, hingga administrasi veteran.
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI dengan penanggung jawab Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Sejumlah pejabat Kemenhan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kapusvet Bacadnas Kemenhan RI Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., Kabid Kerumah Komsos Pusvet Bacadnas Kemenhan RI Kolonel Top Mohammad Khoirul Hadi, serta Kabid Minvet Pusvet Bacadnas Kemenhan RI Kolonel Inf Subarda Tri Wahyudi, S.I.P.
Selain jajaran Kemenhan, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Pasipers Korem 074/Warastratama dan Batipers Kodim di wilayah Korem 074/Warastratama.
Peserta rapat berasal dari berbagai lembaga dan instansi, termasuk Ketua DPC LVRI Kota Surakarta H. Suharno, unsur Lanud Adi Soemarmo, Brigif 6/TSB Kostrad, Polresta Surakarta, Kodim 0726/Sukoharjo, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, PT Taspen, serta perwakilan organisasi veteran.
Dalam sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI yang dibacakan Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, disampaikan bahwa penyelesaian persoalan keveteranan merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian para veteran.
“Pemerintah pusat maupun daerah disebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya negara dalam memberikan perhatian kepada para veteran yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa.
Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas perlunya kesamaan pemahaman terkait perubahan mekanisme pembinaan dan administrasi veteran. Unsur pelaksana di wilayah diminta menyesuaikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, jajaran terkait didorong untuk meningkatkan pendataan dan verifikasi terhadap para veteran. Data yang akurat dinilai menjadi salah satu faktor penting agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif serta mengurangi kendala administratif.
Koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut. Sinergi antara unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, dan organisasi veteran diharapkan dapat memperkuat penanganan berbagai persoalan terkait pelayanan veteran.
Sementara itu, sambutan Danrem 074/Warastratama yang dibacakan Mayor Inf Adi Junaidi R selaku Pasiren 074/Wrt menekankan pentingnya keberadaan Veteran Republik Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Penghargaan terhadap veteran tidak cukup hanya diwujudkan melalui simbol penghormatan. Perhatian dan tindakan nyata untuk membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi juga menjadi bagian penting dari penghargaan ini,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh unsur yang terlibat membahas penyamaan pemahaman mengenai berbagai persoalan keveteranan di wilayah Solo Raya.
Forum ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta membahas langkah tindak lanjut terkait pelayanan dan penyelesaian administrasi bagi para veteran.
Setelah rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta membahas sejumlah persoalan keveteranan sekaligus langkah penyelesaian yang dapat dilakukan di wilayah Surakarta dan daerah sekitar.
