KABARPHATAS.COM, SURABAYA – Pendidikan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan kompetensi teknis. Perguruan tinggi juga dituntut membentuk generasi yang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab etis, serta empati kemanusiaan.
Orientasi pendidikan perlu diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusinya bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan alumnus sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Badri Munir Sukoco SE MBA PhD, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ia menyampaikan pandangan tersebut saat membuka kegiatan QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali International Convention Center (BICC), Selasa (3/11/2026).
“Lebih dari sekadar kompetensi teknis, generasi masa depan perlu penanaman nilai-nilai yang kuat, pemikiran kritis, tanggung jawab etis, dan empati kemanusiaan,” ujar Prof Badri.
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 1.500 akademisi dari 40 negara tersebut, Prof Badri menyoroti pentingnya mengukur keberhasilan pendidikan tinggi melalui dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, tujuan besar tanpa pelaksanaan konkret hanya akan menjadi ilusi.
Karena itu, perguruan tinggi perlu memperluas kontribusinya melampaui aktivitas akademik di ruang kuliah. Implementasi ilmu pengetahuan harus tercermin dalam berbagai inovasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Ia mencontohkan terobosan pertanian kampus yang membantu petani menghadapi perubahan iklim serta inovasi energi bersih mahasiswa yang dapat menerangi desa terpencil.
Kedua contoh tersebut menunjukkan bagaimana pengetahuan akademis dapat diterjemahkan menjadi solusi konkret.
Menurut Prof Badri, keberhasilan sebuah institusi pendidikan tinggi semestinya diukur dari kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, mengentaskan kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Komitmen terhadap orientasi pendidikan yang transformatif tersebut juga tercermin dalam kebijakan pemerintah Indonesia yang menyatukan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ke dalam satu kementerian terpadu.
“Hal ini meruntuhkan sekat sejarah antara penemuan dan penerapannya, sekaligus membangun ekosistem dinamis agar keunggulan akademis dapat langsung mendorong kemajuan pendidikan nasional,” lanjut Guru Besar FEB UNAIR tersebut.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga persoalan tata kelola etika kecerdasan buatan (AI), Prof Badri menilai kolaborasi antarnegara menjadi kebutuhan mendasar.
Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi berbagai persoalan tersebut secara mandiri. Kawasan Asia-Pasifik membutuhkan pola kolaborasi yang lebih kuat, melampaui persaingan akademis yang selama ini menjadi perhatian institusi pendidikan tinggi.
“Peringkat dunia memberi kita kredibilitas untuk memimpin, sementara dampak adalah bukti bahwa kita telah memimpin dengan baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan insan akademik agar menyiapkan mahasiswa dan talenta muda untuk menghadapi dinamika masa depan global. Peningkatan reputasi perguruan tinggi melalui pemeringkatan internasional tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan kontribusi nyata terhadap masyarakat.
“Peringkat dunia memang mencerminkan kemampuan kita, namun dampak kitalah yang mendefinisikan warisan kita,” katanya.
Pemikiran Prof Badri mengenai pendidikan yang berorientasi pada dampak, penguatan etika, dan kolaborasi global tersebut sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Secara khusus, gagasan itu berkaitan dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.
