KABARPHATAS.COM, SURABAYA – Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di lingkungan perguruan tinggi membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi dunia akademik.
Di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi tersebut, kampus dituntut tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memastikan penggunaan AI berjalan dengan prinsip etika, didukung tata kelola data yang baik, serta tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama.
Persoalan itu mengemuka dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026, pada sesi diskusi klaster “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI” di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Diskusi tersebut mempertemukan empat akademisi dari institusi pendidikan tinggi dengan latar belakang keilmuan berbeda. Mereka adalah Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Troy SKom MM MT; Ketua Pusat Satu Data dan Kecerdasan Digital (PUSAKA) UNAIR, Prof Dr Unggul Heriqbaldi SE MSi MAppEc; Dosen Universitas Multi Data Palembang (UMDP), Dr Yulistia SKom MTI; serta Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Prof Dr ENG Wisnu Jatmiko ST MKOM.
Troy mengangkat persoalan yang cukup mendasar dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan seni, yakni bagaimana menjaga orisinalitas dan nilai kemanusiaan dalam proses penciptaan karya.
Menurut dia, kebijakan penggunaan AI tidak bisa diterapkan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
Berdasarkan survei internal terhadap mahasiswa dan koordinator program studi di ISI Yogyakarta, sebagian besar mahasiswa telah menggunakan AI untuk mencari referensi gagasan maupun memperbaiki tata bahasa. Meski demikian, terdapat kesadaran kritis mengenai potensi teknologi tersebut dalam memengaruhi orisinalitas karya seni.
“Kesenian lahir dari rasa dan pengalaman manusiawi, bukan kalkulasi algoritma. Dalam karya seni ada perlawanan bahan (material resistance) dan proses kreatif yang tidak akan pernah bisa digantikan mesin. Karena itu, aturan AI di kampus seni harus berangkat dari pemetaan kebutuhan nyata agar etika dan orisinalitas cipta tetap terjaga,” tegas Troy.
Berbeda dengan pendekatan pendidikan seni, Unggul Heriqbaldi menempatkan tata kelola data sebagai persoalan mendasar dalam pengembangan AI di perguruan tinggi.
Ia menjelaskan, UNAIR telah melakukan pembenahan tata kelola data terpadu sejak 2024 untuk mengatasi duplikasi data antarunit kerja.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun basis data yang valid dan terintegrasi sebagai fondasi pengembangan aplikasi AI di lingkungan institusi.
Unggul menilai, kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal apabila data yang digunakan belum memiliki standar dan definisi yang jelas. Karena itu, pembenahan sistem data harus mendahului pengembangan berbagai inovasi berbasis AI.
“Jika manusia saja masih bingung dengan definisi dan validitas datanya, bagaimana mungkin kita melatih AI dengan benar? Transformasi digital harus dimulai dari satu data yang terstandar dan terintegrasi agar mampu menopang pengambilan keputusan strategis sekaligus inovasi pembelajaran,” ujar Unggul.
