Example 728x250
Pendidikan

KPPTI 2026: Empat Akademisi Ungkap Tantangan Etika, Data, dan Kesiapan AI di Perguruan Tinggi

×

KPPTI 2026: Empat Akademisi Ungkap Tantangan Etika, Data, dan Kesiapan AI di Perguruan Tinggi

Sebarkan artikel ini
Kppti 2026 Kabarphatas

Sementara itu, Yulistia membawa perspektif perguruan tinggi dari luar Pulau Jawa dengan menekankan pentingnya memastikan transformasi AI memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

UMDP mengembangkan pendekatan melalui tiga pilar, yakni kesiapan sumber daya manusia (AI readiness), tata kelola AI yang bertanggung jawab (AI governance), dan dampak nyata pemanfaatan teknologi (AI impact).

Implementasi pendekatan tersebut terlihat dalam sejumlah riset dan program yang dikembangkan UMDP di Sumatera Selatan. Di antaranya sistem deteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan menggunakan data satelit, aplikasi pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM bertajuk Wongkito Halal, serta program literasi AI yang telah menjangkau 850 guru SD dan SMP.

Menurut Yulistia, pengembangan teknologi di perguruan tinggi perlu memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan digitalisasi internal kampus. Hasil riset dan inovasi akademik harus dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan masyarakat.

“Transformasi AI di perguruan tinggi harus inklusif dan bertanggung jawab. Inovasi teknologi yang dikembangkan kampus tidak boleh hanya dinikmati kalangan internal, tetapi harus hadir memberi solusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkap Yulistia.

Adapun Wisnu Jatmiko menyoroti aspek kesiapan infrastruktur riset, kedaulatan digital, dan peningkatan kapasitas sivitas akademika dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan.

Ia menilai, seluruh unsur di lingkungan perguruan tinggi perlu memiliki standar literasi minimum AI agar mampu memahami sekaligus menggunakan teknologi tersebut secara tepat.

Wisnu juga menekankan perlunya pedoman penggunaan AI yang secara khusus mengatur kebutuhan dosen dan mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi perlu membentuk gugus tugas institusi untuk memastikan pemanfaatan teknologi berjalan sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab akademik.

“Seluruh sivitas akademika harus memiliki standar literasi minimum terkait AI. Di saat yang sama, kita wajib menjaga kedaulatan digital dan memastikan pemanfaatan AI tetap berada di bawah kendali manusia (human in the loop) sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan akademik,” tutur Wisnu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *