Example 728x250
Pemerintahan

Pemerintah Siapkan 1.000 KNMP, Kesiapan Lahan hingga Akses Pasar Jadi Penilaian

×

Pemerintah Siapkan 1.000 KNMP, Kesiapan Lahan hingga Akses Pasar Jadi Penilaian

Sebarkan artikel ini
KNMP Kabarphatas
Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir Sakti Wahyu Trenggono, MM., IPU., menemui peserta usai acara.

KABARPHATAS.COM, SURABAYA – Sebanyak 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan siap direkomendasikan untuk pembangunan pada 2027. Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menggerakkan ribuan peserta survei guna memetakan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan infrastruktur di kawasan pesisir.

Proses penyiapan calon lokasi ini melibatkan 3.500 peserta yang berasal dari 37 provinsi. Mereka bertugas melakukan survei, penilaian, dan fasilitasi terhadap ribuan calon kawasan yang berpotensi dikembangkan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penentuan lokasi harus didasarkan pada kondisi riil masyarakat. Pemerintah tidak ingin proses survei hanya menghasilkan data administratif tanpa menggambarkan persoalan yang dihadapi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Pesan tersebut disampaikan Trenggono saat memberikan pembekalan kepada Mitra Pembangunan dalam Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2027 di Ballroom Novotel Samator, Kedung Baruk, Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Menurut Trenggono, pembangunan KNMP merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini dinilai belum memperoleh dukungan pembangunan secara optimal.

Ia menilai sektor perikanan masih membutuhkan perhatian besar, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi. Kondisi tersebut berbeda dengan sektor pertanian yang telah mendapatkan dukungan infrastruktur berupa irigasi, sarana produksi, hingga fasilitas pengolahan hasil panen.

Trenggono menegaskan bahwa kebutuhan utama nelayan tidak selalu berkaitan dengan pembangunan rumah. Dukungan terhadap aktivitas melaut, efisiensi biaya operasional, serta kemudahan memperoleh fasilitas produksi justru menjadi persoalan yang harus diprioritaskan.

“Kalau ditanya kenapa yang dibangun bukan rumahnya nelayan, karena yang mereka pikirkan ketika melaut adalah sarana dan prasarana yang bagus. Mereka membutuhkan dukungan agar aktivitas melaut bisa dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih murah,” ujarnya.

KKP sebelumnya telah mengembangkan model Kampung Nelayan Modern sebagai salah satu bentuk uji coba pembangunan kawasan pesisir. Hasil evaluasi terhadap model tersebut menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan lebih dari 50 persen. Capaian itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memperluas program pembangunan melalui KNMP.

Meski demikian, Trenggono mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik perikanan dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Karena itu, perencanaan pembangunan harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Tim survei diminta menggali informasi dari berbagai kelompok yang terlibat dalam aktivitas ekonomi perikanan. Kelompok tersebut mencakup nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja di sektor perikanan, pengolah ikan, hingga pedagang.

Salah satu aspek yang harus diperiksa adalah pola hubungan ekonomi antara nelayan dan tengkulak. Trenggono menyoroti praktik pinjaman yang membuat sebagian nelayan tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan pembeli maupun harga hasil tangkapan.

Nelayan yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut dan keperluan keluarga sering kali harus menjual seluruh hasil tangkapannya kepada pihak pemberi pinjaman. Situasi tersebut dapat membuat posisi tawar nelayan menjadi lemah.

“Kadang-kadang mereka tidak punya pilihan. Karena sudah memiliki utang, seluruh hasil tangkapannya harus dijual kepada orang yang memberikan pinjaman, berapa pun harga yang ditawarkan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tim survei perlu memetakan sistem pemasaran hasil tangkapan, pihak-pihak yang menguasai rantai penjualan, serta besaran biaya yang harus dikeluarkan nelayan untuk setiap kegiatan melaut.

Selain itu, ketersediaan bahan bakar minyak dan fasilitas penyimpanan ikan juga menjadi bagian dari penilaian kebutuhan. Fasilitas penyimpanan, termasuk coolbox dan kebutuhan es, harus disesuaikan dengan kapasitas kapal agar dapat digunakan secara efektif.

Penulis: BJEditor: Alieps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *