Tahqiq al-manat dapat dilakukan melalui pemeriksaan beberapa aspek, antara lain:
– pendapatan rata-rata keluarga;
– jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan;
– kondisi tempat tinggal;
– kepemilikan aset;
– kebutuhan pendidikan dan kesehatan;
– jumlah serta jenis utang yang dimiliki.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Setiap keputusan pemberian zakat harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif.
Menggabungkan Fikih Klasik dengan Instrumen Pengukuran Modern
Perkembangan masyarakat menyebabkan metode pengukuran kemiskinan juga mengalami perubahan. Lembaga zakat modern dapat menggunakan berbagai instrumen pendukung, seperti indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Indeks Kemiskinan Zakat yang dikembangkan oleh lembaga pengelola zakat.
Penggunaan indikator tersebut bukan berarti menggantikan hukum Islam, melainkan menjadi alat bantu dalam menerapkan konsep fikih secara lebih tepat terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Dalam perspektif ijtihad jama’i atau ijtihad kolektif, penggunaan data ekonomi dan survei sosial menjadi bagian dari upaya menghadirkan keputusan yang lebih akurat. Fikih tetap menjadi dasar normatif, sedangkan data menjadi instrumen untuk memahami realitas.
Pendekatan tersebut mencerminkan tujuan utama zakat sebagai instrumen pemerataan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi penerima melalui konsep tamlik, yaitu pemberian kepemilikan harta kepada mustahik.
Zakat sebagai Instrumen Perlindungan Sosial Islam
Dalam konteks masyarakat modern, zakat memiliki posisi strategis sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial berbasis keagamaan. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan dana zakat, tetapi memastikan ketepatan sasaran penerimanya.
Kasus janda buruh cuci tanpa KTP maupun keluarga yang memiliki aset fisik tetapi terjerat utang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu tampak dalam bentuk yang sama. Ada kemiskinan yang terlihat jelas, tetapi ada pula kemiskinan tersembunyi di balik kepemilikan aset tertentu.
Karena itu, lembaga pengelola zakat membutuhkan kombinasi antara pemahaman fikih, penelitian sosial, dan verifikasi lapangan agar distribusi zakat benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.
Sumber:
– Khotibul Umam. HKUM4408 Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama, Universitas Terbuka.
– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kajian dan Pedoman Pengelolaan Zakat.
– Kementerian Agama Republik Indonesia. Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat.
– Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator Kemiskinan Indonesia.
