Example 728x250
Terkini

Audiensi dengan Ketua PT Surabaya Belum Jawab Substansi Putusan Bebas Ranto dan Agustin, AMI Siapkan Aksi

×

Audiensi dengan Ketua PT Surabaya Belum Jawab Substansi Putusan Bebas Ranto dan Agustin, AMI Siapkan Aksi

Sebarkan artikel ini
AMI Kabarphatas

KABARPHATAS.COM, SURABAYA – Audiensi Aliansi Madura Indonesia (AMI) dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya belum memberikan jawaban substantif atas pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas Ranto dan Agustin dalam perkara dugaan penggelapan uang senilai Rp5 miliar.

AMI pun menyatakan tengah mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Persoalan yang dipertanyakan AMI berangkat dari perbedaan putusan antara dua tingkat peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Ranto dan Agustin bersalah dan menjatuhkan hukuman masing-masing satu tahun enam bulan penjara. Namun, pada tingkat banding, keduanya justru dinyatakan bebas.

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Ia menegaskan, kedatangan AMI bukan untuk mencampuri independensi kekuasaan kehakiman, melainkan meminta kejelasan atas proses pengambilan keputusan yang menjadi perhatian masyarakat.

Baihaki mempertanyakan perubahan kesimpulan hukum setelah perkara melalui tahapan penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya yang berujung pada putusan bersalah.

“Kami ingin mencari titik permasalahan. Bagaimana mungkin perkara yang telah melalui proses penyidikan, penuntutan, bahkan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri, kemudian di tingkat banding justru dinyatakan bebas? Masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” kata Baihaki.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan terdakwa bersalah apabila terbukti melakukan tindak pidana atau membebaskannya apabila tidak terbukti.

Ia juga menerangkan bahwa pemeriksaan banding merupakan mekanisme kontrol dan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Karena itu, majelis hakim pada tingkat banding memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap perkara yang diajukan.

Adapun mengenai substansi putusan bebas Ranto dan Agustin, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tidak dapat memberikan komentar maupun dukungan terhadap putusan tertentu.

Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari penghormatan terhadap independensi majelis hakim.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat yang menemukan dugaan kesalahan dalam proses peradilan dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan hukum.

Meski demikian, AMI menilai penjelasan tersebut belum menyentuh persoalan utama yang mereka ajukan. Organisasi tersebut masih mempertanyakan unsur tindak pidana yang dinilai tidak terpenuhi, penilaian majelis hakim terhadap alat bukti dan keterangan saksi, serta alasan hukum yang menyebabkan putusan banding berbeda dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam audiensi itu, pihak pengadilan turut menjelaskan bahwa putusan perkara merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan diunggah melalui aplikasi resmi pengadilan.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pihak pengadilan juga menyampaikan bahwa kritik dan saran masyarakat tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol terhadap lembaga peradilan.

Baihaki menegaskan bahwa AMI menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Namun, menurut dia, independensi hakim tidak seharusnya dimaknai sebagai tertutupnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap putusan pengadilan.

“Kalau Pengadilan Negeri menyatakan seseorang bersalah, kemudian Pengadilan Tinggi menyatakan bebas, tentu ada pertimbangan hukum yang mendasarinya. Kami ingin mengetahui secara terang dan objektif apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan,” ujarnya.

Selain mempertanyakan pertimbangan hukum, Baihaki juga menyoroti dampak putusan pengadilan terhadap hak-hak pihak yang merasa dirugikan. Ia menilai kepastian hukum harus dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat, baik terdakwa maupun korban.

Sebagai tindak lanjut audiensi, AMI menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut dan mempertimbangkan langkah melalui mekanisme hukum maupun penyampaian aspirasi di muka umum. Salah satu rencana yang disiapkan adalah menggelar demonstrasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Kami tidak meminta hakim menghukum seseorang karena tekanan massa. Kami meminta agar hukum ditegakkan secara objektif dan setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, jelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat diuji secara terbuka,” tutur Baihaki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *