KABARPHATAS.COM, SURABAYA – Dugaan praktik tangkap lepas dalam penanganan perkara perjudian online (judol) di Jawa Timur kembali menjadi sorotan.
Sejumlah awak media hingga kini masih berupaya memperoleh penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait informasi yang beredar mengenai penanganan kasus yang disebut terjadi di wilayah Sukorame, Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penangkapan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan aktivitas perjudian online disebut berlangsung pada 13 Mei 2026.
Namun, dua hari berselang atau pada 15 Mei 2026, pihak yang diamankan dikabarkan telah dibebaskan.
Informasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai proses penanganan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sejumlah jurnalis telah melakukan berbagai upaya konfirmasi.
Mulai dari menghubungi pihak terkait melalui saluran komunikasi resmi hingga mendatangi Subdirektorat II Unit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
Konfirmasi tersebut juga ditujukan kepada oknum yang disebut berinisial A dan D sebagaimana informasi yang berkembang di lapangan.
Namun hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan maupun keterangan resmi yang diberikan terkait substansi informasi yang dipertanyakan.
Belum adanya klarifikasi tersebut membuat ruang spekulasi di tengah masyarakat semakin terbuka, terlebih isu yang berkembang menyangkut komitmen penegakan hukum terhadap praktik perjudian online yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sejumlah media lokal juga telah menyoroti persoalan tersebut melalui berbagai pemberitaan.
Akan tetapi, absennya pernyataan resmi dari pihak yang memiliki kewenangan membuat berbagai informasi yang beredar belum dapat diverifikasi secara menyeluruh.
Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap proses penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Pengamat komunikasi publik menilai bahwa respons cepat dan transparan dari institusi penegak hukum sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Terlebih, isu yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur penanganan perkara berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak segera dijelaskan secara terbuka dan proporsional.
Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia selama ini berulang kali menegaskan komitmennya dalam memberantas perjudian online yang dinilai telah merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Institusi kepolisian juga menyatakan tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan anggotanya.
Karena itu, publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait informasi yang berkembang. Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, prinsip akuntabilitas, serta asas transparansi yang menjadi fondasi utama dalam pelayanan publik.
